Maling Teriak Maling, Ternyata Dana Aspirasi DPR Usulan PDIP

Politik |

Ada temuan menarik terkait polemik dana aspirasi bagi seluruh anggota DPR RI. Anggota Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi, John Kenedy Aziz menyebutkan kalau sebagian besar usulannya ternyata dari PDIP, partai pengusung Jokowi.

Konflik PPP dan Golkar Untungkan PDI Perjuangan

Analisis politik dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menganalisa siapa yang diuntungkan dengan konflik PPP dan Golkar saat ini. Menurutnya PDI Perjuangan akan menjadi partai yang beruntung kalau kedua partai tersebut absen dalam Pilkada 2015.

Salahkah Presiden/Menteri Sebagai “Petugas Partai” ?

Opini |

SatuNusaNews – Presiden/menteri yang selakunya adalah pemimpin negara mendapat sebutan “petugas partai”. Jika memang presiden/menteri adalah petugas partai ini sangatlah mengecewakan. Presiden adalah pemimpin negara yang dipilih oleh rakyatnya dan mempunyai…

Kader PDIP Ditangkap KPK Saat Kongres

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha memberi pernyataan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang di Bali.

“Sementara ini, yang baru bisa disampaikan adalah benar pada Kamis (9/4) KPK telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang di Bali,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat.

Effendi Simbolon: Jokowi Belum Siap Sebagai Presiden

Politik |

Politisi yang pernah menjadi calon Gubernur Sumatera Utara oleh PDIP ini lebih lanjut mengatakan, “100 hari belum cukup beri assessment (penilaian). Saya tidak ingin cari kesalahan yang lama. Tetapi, berangkatnya pemerintahan ini terus terang antara nakhoda dengan kru tidak saling kenal. Bayangkan, kalau antarkru tidak saling kenal. Tetapi, sebuah keniscayaan. Ini harus kita terima.”
Effendi mengakui kalau Jokowi saat ini justru dikelilingi orang-orang yang tidak memiliki kompetensi sebagai pembantu presiden. Terlalu banyak orang asing bagi Jokowi, yang menurutnya itu tak lain bentuk intervensi bagi Jokowi dalam membuat kebijakan. “Banyak intervensi, bukan hanya dari internal pak Jokowi. Tetapi, di kalangan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) itu sendiri,” ujar dia.

Menyikapi kisruh antara KPK dengan Polri, Effendi juga menyayangkan sikap Jokowi yang latah membentuk Tim Independen yang dia rasa tak perlu karena Presiden punya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk dimintai pendapatnya. “Yang atur anak kecil, yang diatur prematur, inkubator jadinya. Ketika Presiden selesaikan masalah KPK-Polisi yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tetapi, ini malah dipanggil orang di luar sistem,” katanya.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.