Jokowi Salah Teken Lagi yang Kedua Kali?

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan bahwa PP 46/2015 merupakan kesalahan Menakertrans kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, isi PP tersebut sangat bertentangan dengan isi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

NasDem: Aturan Baru BPJS Rugikan Pekerja

SatuNusaNews – Komisi IX DPR RI bereaksi keras terhadap aturan baru yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkait program Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Anggota Komisi IX dari Fraksi…

Puluhan Ribu Buruh Protes Kebijakan Jokowi Pencairan BPJS Jadi 10 Tahun

Puluhan ribu buruh melalui laman Change.org menyatakan protes atas perubahan aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Kurang dari 3 hari setelah petisi penolakan aturan itu di-posting di laman Change.org, sudah lebih dari 80 ribu netizen yang telah menandatanganinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diteken Presiden Joko Widodo pada awal Juli, disebutkan bahwa pencairan dana JHT hanya bisa dilakukan setelah kepesertaan berlangsung selama 10 tahun. Itu pun tak bisa diambil sepenuhnya sebelum berusia 56 tahun.

Dana Jammpis Purwakarta naik 90%

SatuNusaNews – Anggaran program Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa (Jammpis) mengalami peninggkatan. Peningkatan terjadi disebabkan naiknya tarif pembayaran ke Rumah Sakit, serta meningkatnya warga yang menjadi peserta Jammpis. Anggaran  program…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.