Pindahkan Ibukota, Jokowi Bisa Diimpeach?

Apakah Presiden Bisa Pindahkan Ibukota Negara ?

0 221

- Advertisement -

Banyak argumen dikemukakan untuk membatalkan proyek pemindahan Ibukota negara. Ada yang melihat dari segi keterbatasan APBN yang oleh Menkeu sudah diberi isyarat APBN tekor 853 T akibat dampak corona. Beban utang negara yang menghela Indonesia ke tubir kehilangan kedaulatan karena utang berbanding lurus dengan pelemahan kedaulatan.

Juga persoalan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang merosot sampai ada juga alasan kerusakan alam di Kaltim akibat penambangan tidak bertanggungjawab. Dan terutama nasib Ibukota baru yang digambarkan seperti ‘penumpang lusuh’ pada lahan sekitar strategis dan fasilitas-fasilitasnya yang telah disiapkan dan dihegemoni investor asing.

Tidak terbayangkan nasib kedaulatan Indonesia ke depan seperti apa bila Ibukotanya berada di sebuah lapangan bancaan dan pengeroyokan oleh kekuatan yang asing pada cita cita Indonesia merdeka. Apalagi, kini, Indonesia sedang menghadapi krisis besar karena bencana wabah virus corona yang sedang ‘menerkam’ dunia.

Maka mana mungkin ada akal sehat mengizinkan ada yang bicara soal pemindahan Ibukota negara dalam kondisi seperti ini. Pasti yang sangat tidak berperasaan dan tidak miliki sense of national humanitarian crisis yang masih mendorong mendorong soal pemindahan Ibukota negara ini.

Sebenarnya semua alasan ketidaklayakan pemindahan ibukota negara tersebut di atas bagus dan sangat layak dijadikan pertimbangan, namun masalah sesungguhnya bukan di situ. Karena argumen seperti itu semuanya bisa ditepis dan diterjang dengan alasan semua argumen tersebut bersifat relatif atau direlatifisir dengan ‘maksa’ karena bagi mereka tantangan-tantangan dan rintangan itu bisa dihadapi dengan skenario lain. Intinya pokoknya pindah, alasan belakangan.

Namun ada satu alasan yang pasti dan tidak ada alasan manapun untuk bisa membantahnya bahwa pemindahan Ibukota negara itu tidak dibolehkan karena tidak memiliki alas hukum dan bila dilaksanakan maka tergolong perbuatan inkonstitusional. Sementara Presiden disumpah untuk menjalankan UU, melanggarnya bisa diimpeach.

Apakah masalah akan selesai bila UU nya dibuat untuk mengatasi itu dan atau nanti kalau ekonomi membaik? Sayangnya tidak. Karena selama Pak Jokowi menjadi Presiden maka tidak boleh memindahkan Ibukota negara.

Mengapa? Sederhana, karena yang terhormat Pak Jokowi tidak menyatakan dalam janji calon Presiden pada waktu Pilpres yang baru lalu, sementara janji capres/cawapres dalam visi-misi adalah pengganti arahan pembangunan dalam GBHN yang membatasi Presiden terpilih dalam programnya. Sehingga melanggar itu berarti dianggap menipu para pemilih dalam kampanye pilpres. Kedudukan Visi-Misi Capres/Cawapres itu diatur oleh UU yang mengikat.

Intinya sederhana, masih banyak kerja lain yang dijanjikan yang perlu dilaksanakan, terutama menghadapi kondisi krisis sekarang ini. Sementara ‘Indonesia is not for sale.’

Semoga sukses menjalankan tugasnya Pak Presiden, hati hati dengan masukan yang tidak profesional.

Oleh: Sayuti Asyathri (Wakil Ketua Komisi II, DPR-RI 2004-2009)

Comments
Loading...