fbpx

Said Didu: Pejabat Anak BUMN Diperlakukan Sama dengan Pejabat BUMN

0 141

- Advertisement -

SatuNusaNews – Muhammad Said Didu diambil kesaksiannya pada sidang sengketa pilpres Mahkamah Konstitusi Rabu malam (19/06/2019). Mantan pejabat Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menjadi saksi yang diajukan oleh Tim Pemohon BPN 02.

Said Didu menjelaskan bahwa dalam UU Perseroan dan UU BUMN terdapat sebutan Pengurus BUMN, sedang di UU Tipikor dan di UU Pemilu terdapat sebutan Pejabat BUMN.

“Dalam penegakan hukum yang terkait tipikor dan pemilu, pejabat anak perusahaan mendapat perlakuan yang sama dengan pengurus BUMN,”

Sebagai mantan sekertaris Kementerian BUMN, Said Didu menceritakan pengalamannya terkait pejabat anak perusahaan BUMN yang mendapat perlakuan sama seperti pejabat BUMN. Saat itu seorang Dirut Semen Padang diperintahkan mundur dari jabatannya setelah maju sebagai calon gubernur Sumatera Barat.

“Dirut Semen Padang tegas saya minta mundur saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Barat,” tegasnya.

Said gamblang menjelaskan bahwa Semen Padang hanyalah anak perusahaan dari BUMN Semen Indonesia.

“Semen Indonesia memiliki 4 anak perusahaan yaitu Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, dan 1 lagi di Vietnam,” terangnya.

Terkait pemilu, Said menceritakan bagaimana ia dan jajaran kementerian menjaga dengan tegas BUMN tetap netral. Pada pemilu 2009 saat pilpres, SBY sebagai petahana dan JK wakil presiden juga ikut berkompetisi.

“Saya mengalami sendiri Pemilu 2009, saat itu presiden dan wakil presiden sama-sama maju. Saya jaga agar segala aset BUMN tidak ditempeli tanda gambar calon,” jelas Said Didu.

Said menjelaskan dengan gamblang pada pilpres waktu itu ada tarikan agar BUMN ikut mendukung salah satu calon. Tapi Kementerian tegas menolak karena BUMN sangat efektif untuk memenangkan suatu calon. “Bensinnya ada, orangnya ada,” ungkap Said.

Penasehat hukum termohon dari KPU hanya menanyakan tentang produk hukum terkait sebutan Pejabat BUMN. Said Didu kembali menegaskan bahwa tidak ada nomenklatur lain selain UU Tipikor dan UU Pemilu yang menyebutkan Pejabat BUMN.

UU Tipikor mewajibkan pejabat negara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyelenggara negara yang dimaksud termasuk juga Pejabat BUMN.

Sementara dari pihak terkait TKN 01 yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra tidak mengajukan satupun pertanyaan. #

Comments
Loading...