SatuNusaNews
Terpercaya beritakan fakta.

Mardani: Hakim MK Harus Dapat Menangkap Suasana Batin Rakyat

46

SatuNusaNews – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berharap para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat bersikap negarawan. Sikap tersebut mampu menangkap suasana batin rakyat.

Mardani Ali Sera menyampaikan apresiasi atas kerja keras para hakim konstitusi. Para hakim konstitusi saat ini sedang menggali kebenaran dan keadilan terkait sengketa pilpres 2019.

“Saya cukup apresiatif terhadap Hakim MK yang sedang menjadi pengadil sengketa Pilpres,” ucap penggagas Gerakan 2019 Ganti Presiden ini, Selasa (18/06).

Mardani memiliki harapan kuat agar hakim mampu menunjukkan sikap negarawan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

“Hingga proses persidangan selesai, saya berharap mereka bersikap negarawan,” lanjut Mardani.

Mardani berharap para “Wakil Tuhan” di muka bumi itu melihat suasana batin masyarakat saat ini.

“Sikap negarawan itu juga harus berdasarkan data dan fakta, juga suasana batin rakyat saat ini,” paparnya.

Ketua DPP PKS itu memaparkan sikap negarawan itu adalah mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan apapun. Hakim MK juga wajib berlaku adil kepada pihak manapun.

“MK saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Indonesia yang ingin melihat kebenaran substansial dan keadilan prosedural,” ujarnya.

Terakhir ia mengajak seluruh rakyat Indonesia mendoakan para Hakim MK agar bisa bekerja dengan tenang, khusyu’, dan menjadi negarawan sejati, sehingga Indonesia dipimpin oleh pemimpin sejati pilihan rakyat.

“Dalam suasana Syawal yang penuh khidmat ini, mari kita doakan para Hakim MK agar bisa bekerja dengan tenang dan khusyu, dan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,” pungkasnya.

Sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi menyedot perhatian rakyat Indonesia. Semua orang menanti keputusan yang adil yang akan diambil oleh para hakim konstitusi.

Kecurangan yang tampak sejak sebelum pemilihan, carut-marutnya DPT, hingga perhitungan suara yang tidak masuk akal menjadi alasan BPN paslon 02 Prabowo-Sandi mengajukan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pihak Paslon 02 melaporkan penyelengara pemilu 2019 telah gagal dan tidak profesional.

Ketidaknetralan aparat di lapangan, penyalahgunaan jabatan, juga menjadi salah dalil pihak Prabowo-Sandi menuntut diskualifikasi Paslon 01 Jokowi-Ma’aruf pada pilpres 2019.#

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.