Divonis Batalkan Reklamasi Teluk Jakarta, Inilah Kesalahan Ahok

160

SatuNusaNews – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Selasa (31/05) lalu mengabulkan seluruh gugatan nelayan Jakarta. Dalam putusannya, PTUN memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahajapurnama atau yang biasa disapa Ahok untuk menghentikan proyek reklamasi Pulau G karena dianggap tidak memberi manfaat apapun kepada warga Jakarta selain kepentingan bisnis kelompok usaha tertentu.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa izin reklamasi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pulau G batal demi hukum. Pulau ini dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Group Land. Majelis hakim yang diketuai Adhi Budi Sulistyo mengungkapkan bahwa izin yang dikeluarkan Ahok pada 23 Desember 2014 itu tak punya dasar hukum, tak cermat, dan merugikan nelayan.”Pengadilan mewajibkan tergugat, pemerintah DKI, mencabut surat keputusan itu,” katanya saat membacakan putusan di Jakarta Timur, Selasa, 31 Mei 2016 sebagaimana dikutip Tempo.

 

Dalam putusan hakim PTUN, sedikitnya ada 8 kesalahan Ahok dalam menerbitkan SK Reklamasi Pulau G, yakni:

1. Mengabaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang itu.

2. Tidak adanya rencana zonasi kawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007.

3. Proses penyusunan amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan.

4. Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU 2 Tahun 2012.

5. Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, kepentingan bisnis semata.

6. Mengganggu obyek vital.

7. Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial-ekonomi, dan infrastruktur.

8. Menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan).

Konyolnya, Ahok tetap membandel dan mengatakan akan meneruskan reklamasi Pulau G tersebut. Ahok berdalih bahwa yang dipermasalahkan hanyalah teknik reklamasinya, tidak memerintahkan menghentikannya. “Yang dipermasalahkan hanya teknik reklamasinya,” kilahnya.

Dengan putusan itu, kata dia, pemerintah beruntung karena pengelolaan pulau seluas 161 hektare yang sudah dipasarkan itu akan dialihkan ke perusahaan daerah. #
Comments
Loading...