“Hal ini sangat jelas dengan persetujuan Pemerintah indonesia dengan para investor dari China yang memperbolehkan Investasi China dengan memperkerjakan buruh dari China mulai dari buruh unskill hingga advance buruh,” kata Arief, Selasa (31/05) seperti dikutip Tribunnews dalam keterangan tertulisnya.Arief menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyebabkan PHK buruh di sektor Industri dan pangan dilakukan dengan membuka keran import produk produk manufaktur tanpa mengunakan label SNI yang jauh lebih murah.

Pasalnya, negara asal barang impor di Indonesia melakukan dumping dengan membebaskan pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai serta dukungan kredit ekspor dari negara yang melakukan ekspor ke Indonesia.

“Konyolnya lagi janji Joko Widodo saat kampanye akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun hanyalah tinggal janji dan jauh panggang dari api ,tahun depan mulai 2017 hingga 2019 pemerintahan Joko Widodo akan melakukan pemecatan hingga 1 juta PNS yang katanya akan diberikan pesangon,” ujar Arief.

Hal itu, tutur Arief, dikuatkan dengan rencana pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, yang dalam waktu dekat akan memecat 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebijakan itu dilakukan untuk mengatasi masalah tenaga honorer K2 yang belum diangkat sebagai calon PNS oleh pemerintah secara bertahap mulai 2016 sampai 2019

Padahal pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi ketika kampanye Pilpres sekitar bulan Juli 2014. “Janji Jokowi itu tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatanganinya pada tanggal 5 Juli 2014 di atas materai Rp 6.000,” katanya.

Piagam Ki Hajar Dewantara
Piagam Ki Hajar Dewantara

Arief mengatakan janji Jokowi tersebut dipertegas oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandi. Yuddi menyebutkan, pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.

“Lah kok sekarang justru akan melakukan pemecatan PNS dipastikan diakhir masa jabatan Joko Widodo – JK akan menghasilkan ledakan pengangguran dan penambahan jutaan orang miskin di Indonesia,” imbuhnya.

“Dan 10 juta lapangan kerja baru ternyata hingga hampir dua tahun belum ada lapangan kerja baru bagi rakyat yang ada justru PHK besar-besaran akibat lesunya ekonomi , deflasi yang mengarah pada depresi ekonomi akibat salah urus kebijakan ekonominya oleh pemerintah Jokowi,” tambahnya.

Ia menyebutkan tren PHK menimpa berbagai sektor usaha, mulai dari industri minyak dan gas bumi, otomotif, elektronik, hingga perbankan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sebanyak 48.843 pegawai mengalami PHK sepanjang tahun lalu.

Sedangkan sejak awal tahun ini hingga 17 Februari lalu terjadi 11.564 kasus PHK menurut catatan BPS.

“Jadi benar sudah Joko Widodo lebih pro buruh asing dan lebih senang mem-PHK pegawai negeri sipil dan buruh Indonesia. Karena itu Partai Gerindra akan menolak usulan pemerintah untuk mem-PHK 1 juta PNS dan mendesak pemerintah untuk mencegah membanjirnya buruh asing ke Indonesia dengan melarang investasi asing yang dibarengi memperkerjakan tenaga kerja asing unskill,” katanya.

Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua Umum partai pengusung Prabowo pada pilpres lalu mengancam akan mengajak PNS di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan melakukan mogok turun kejalan untuk menolak PHK massal 1 juta PNS oleh pemerintah. #