Jadikan Kasus Taksi Online untuk Hentikan Monopoli Bisnis Taksi

191

SatuNusaNews – Pasca demo besarbesaran supir taksi konvensional yang penuh kontroversi, mulai dari dugaan keterlibatan salah satu manajemen Taksi besar di Jakarta, hingga aksi anarkis dan premanisme yang mengakibatkan beberapa kendaraan rusak dan korban luka. Hingga kini belum juga terlihat langkah akhir yang akan diambil aparat penegak hukum maupun pemerintah.

Padahal tak kurang anggota DPR RI, Ruhut sitompul mensinyalir demonstrasi supir taksi konvensional ini sudah diatur sedemikian rupa, sehingga berdampak merusak. Hal ini setelah ditemukan pengakuan beberapa supir taksi Blue Bird yang mengaku mendapat uang RP 100 ribu dan nasi kotak sebagai kompensasi aksi unjuk rasa anarkis tersebut. Ironisnya manajemen Blue Bird membantah keterlibatan mereka.

Perbaikan dan upaya minta maaf atas kerusakan yang terjadi saat demo masih terus dilakukan Blue bird sebagai salah satu armada terbesar taksi di ibukota, yang pada saat demo juga menurunkan ratusan armadanya. Upaya memperbaiki citra tersebut misalnya, mulai dari memberikan tumpangan gratis hingga klarifikasi atas beberapa issu yang sudah terlanjur menyebar luas, baik di lapangan maupun di ranah media social.

Namun demikian upaya tersebut nampaknya belum sepenuhnya berhasil memperbaiki citra buruk yang timbul saat aksi unjuk rasa anarkis tersebut. Salah Seorang Pengusaha yang juga Pemegang saham PT BLUE BIRD TAKSI, Mintarsih, kemarin (Kamis, 31 Maret 2016) di Jakarta mengungkapkan, sebagaimana yang sudah diutarakan sebelumnya, pihaknya meyakini bahwa persoalan Taksi Konvensional sekali lagi tidak hanya bisa diselesaikan dengan mematikan Taksi online.

Demikian besar kekuasaan taksi monopoli ini, sehingga putusan tarif taksi dari pemerintah-pun di obrak-abrik. Pada tahun 2000, dua hari setelah Mintarsih mendukung tarif bawah putusan pemerintah, terjadilah perintah penangkapan terhadap Mintarsih oleh Kepolisian, atas dasar perbuatan tidak menyenangkan, disertai penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Penangkapan tersebut bisa disimpulkan terkait dukungan Mintarsih atas putusan tarif bawah taksi yang dianjurkan pemerintah namun tidak didukung perusahaan taksi monopoli yang dimaksud.

Sementara disisi lain, Taksi online menurut Mintarsih hanya konsekuensi dari dinamisasi jaman, dimanabisnis online sudah menjadi keharusan saat ini. Sehingga kehebohan yang terjadi akhirakhir ini akibat beroperasinya Taksi online seperti Uber ataupun GrabTaxi, seharusnya tidak perlu disikapi berlebihan.

Memang sangat merugikan dari berbagai sisi, namun menurutnya kasus uber taksi hanya puncak gunung es dari persoalan taksi yang sebenarnya. Yang harus diperbaiki dan dihilangkan adalah praktik dugaan monopoli bisnis taksi yang sudah mengakar sejak dulu di perusahaan taksi burung biru tersebut.

Dugaan monopoli tersebut bukan tanpa dasar, karena sebagai pengusaha Taksi yang sudah beroperasi sejak era 70an, Mintarsih mengaku paham betul, bagaimana pengelolaan armada Taksi termasuk lika liku bisnisnya. Lihat saja siapa yang mendominir pangkalan-pangkalan di mall-mall, hotel-hotel, dan bahkan tempat umum lainnya.

Taksi mana yang sanggup mengalihkan penumpang-penumpang bandara ke suatu lokasi dekat bandara,dimana taksi monopoli berada. Mungkinkah perusahaan taksi lain berkembang? Apalagi dengan kekuatan kerjasama dengan oknum-oknum pemerintah. Inilah bebenah yang perlu dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Mintarsih menambahkan, bila persoalan taksi online bisa diselesaikan, maka satu pekerjaan rumah lagi yang harus dikerjakan, agar bisnis taksi kembali berjalan normal adalah memutus mata rantai monopoli,termasuk jaringan mafia pertaksian yang sangat merugikan operator taksi kecil dan menengah yang seharusnya dilindungi pemerintah.

Sebagai pemegang saham di PT BLUE BIRD TAKSI misalnya, Mintarsih mengakui mengalami sendiri,bagaimana dugaan aksi monopoli dengan kekuasaan tersebut tidak hanya menghancurkan saingan armada taksi lain, namun juga bisa menyingkirkan pemilik saham lain di tubuh perusahaan itu sendiri. Sebagai salah seorang pemegang saham di PT Blue Bird Taksi, Mintarsih mengaku menjadi bagian dari korban keserakahan manajemen taksi biru tersebut. Masyarakat belum tahu bagaimana asal muasal Blue Bird.

Untuk diketahui, perusahaan asli adalah PT Blue Bird Taxi, yang berdiri sejak tahun 1971. Pada usia PT Blue Bird Taxi ke 30 tahun, Purnomo Prawiro mendirikan perusahaan dengan nama yang serupa, yaitu PT Blue Bird (tanpa kata Taxi), yang secara diam-diam mengalihkan aset-aset PT Blue Bird Taxi ke dirinya, seperti logo burung biru, tanah, gedung dan semua pelanggan, dan penggunaan semua aset lainnya seolah-olah PT Blue Bird Taxi telah pindah tangan ke PT Blue Bird (tanpa kata Taxi).

Selain itu, saham Mintarsih di PT Blue Bird Taxi sebesar lebih dari 21 % (dari perusahaan bukan dari go public) disulap menjadi kurang dari 50 juta rupiah.

Semua ini terjadi karena Purnomo Prawiro merasa kekuasaannya berada diatas Undang-undang, dan karena itu sangat berani melanggar Undang-undang, tapi saat uber dan Grab Taxi melanggar, langsung kebakaran jenggot dan muncul anarkisme, seolah-olah hanya dirinya yang boleh melanggar Undang-undang. Purnomo Prawiro juga merasa kedudukannya diatas Pengadilan Negeri, dengan melakukan eksekusi pengalihan saham Mintarsih dengan melanggar Undang-undang, tanpa lewat appraisal/ Pengadilan Negeri,” pungkasnya.

Bahkan hanya karena tidak sepaham dengan Bos Besar blue bird yakni Purnomo Prawiro, Mintarsih diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan yang tidak masuk akal, dan bahkan belum pernah diproses hingga selesai di kepolisian. Mintarsih dihukum harus mengembalikan gajinya selama bekerja puluhan tahun di perusahaan taksi keluarganya itu sendiri, bahkan termasuk gaji yang belum dibayarkan.

Yang dikhawatirkan adalah keputusan majelis hakim PN Jakarta selatan yang diketuai hakim Suprapto tersebut akan menjadi yurisprudensi bagi pengusaha lain yang akan dengan mudah memperkarakan pegawai atau direksinya hanya karena tidak senang, dan kemudian dengan ringannya meminta kembali gaji yang sudah diberikan. Sebuah lonceng kematian bagi pekerja,” tegasnya.

Mintarsih mengungkapkan, bisnis taksi sebenarnya tengah sekarat sejak lama ketika monopoli yang dilakukan salah satu operator besar taksi di Indonesia berlangsung. Monopoli tersebut tidak hanya mencakup persoalan jumlah kendaraan namun juga diskriminasi perijinan dan sebagainya. Akibat lanjutan dari dugaan praktik monopoli ini berdampak pada proses penegakan hokum,” cetusnya.

Ia mengaku sangat prihatin atas kasus ini karena yang menjadi persoalan adalah terkesan adanya seorang pengusaha yang sudah terlalu besar kekuasaannya hingga merasa kekuasaannya diatas undang-undang, dan diatas pengadilan negeri ini. Menurutnya Jika tidak ada keadilan sama sekali, maka semua orang seperti Purnomo cs bisa mengambil saja saham dan tanah-tanah orang lain.

“Sampai saat ini putusan dalam pengadilan selalu dimenangkan oleh pihak yang kuat uangnya. Contohnya kita lihat salah satu keputusan sebelumnya, (dimana Pengadilan dapat mengadakan sidang-sidang sebelum kasusnya didaftarkan ke Pengadilan yang diduga palsu. Apalagi kalau sidang palsu tapi dianggap sah. Ada lagi Pengadilan dimana saya diminta, agar membayar kembali seluruh gaji saya yang (pernah) dibayar maupun tidak (belum) di bayarkan (hanya karena saya protes akan kebijakan perusahaan dibawah kepemimpinan Purnomo), itu terjadi. Entah cara hitungnya, namun diputuskan bahwa Mintarsih harus membayar 140 miliar rupiah. Setelah naik ke pengadilan tinggi, memutuskan untuk mengurangi jumlahnya, tapi tetap saya yang disalahkan (padahal baik bukti maupun kesaksian ahli berpihak pada saya), dengan jumlah bayar yang jauh diatas harta pribadi karena saham Mintarsih telah dieksekusi oleh Purnomo Prawiro, bukan oleh Pengadilan. Tapi cara Purnomo ini tidak dipersalahkan oleh Pengadilan, “keluh Mintarsih. [] ydi

Comments
Loading...