Saksi Ahli: Jaksa Agung Zalimi Chuck

149

SatuNusaNews  –  Pakar hukum tata negara  Margarito Kamis berpendapat bahwa keputusan Jaksa Agung M Prasetyo yang memberikan hukuman disiplin terhadap Chuck Suryosumpeno adalah perbuatan yang zalim. Chuck Suryosumpeno masih berstatus saksi pada waktu dimintai keterangan oleh Bidang Pengawasan Kejagung, sudah lanngsung diberi sanksi oleh Kejaksaan Agung.

“Kenapa saya katakan demikian, bagaimana bisa status Chuck yang masih sebagai saksi pada waktu dimintai keterangan oleh bidang pengawasan Kejagung, justru dihukum. Ini perbuatan pimpinan yang dzalim terhadap anak buahnya,” ungkap Margarito dalam kesaksiannya dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN), (08/03). 

Margarito yang bertindak sebagai saksi ahli ini memaparkan bahwa Kejagung telah melanggar prosedur yang ada. Bahkan dirinya berpendapat bahwa politisi Nasdem tersebut telah melanggar azas hukum pemerintahan yang baik. “Fakta dan bukti saja tidak cukup, tapi memaksakan memberikan hukuman. Ini pelanggaran. Sudah ada prosedur yang tersedia tapi dilabrak begitu saja,” jelasnya.

Disamping itu, dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Tri Cahya dengan anggota majelis Subur serta Teguh Sayta Bakti,  Margarito menyatakan jika Jaksa Agung bertindak demikian, revolusi mental era Joko Widodo telah gagal total. “Prinsip hukum dan prosedur yang sudah ada telah dilanggar oleh Jaksa Agung Prasetyo,” imbuhnya.

Prosedural yang dilanggar politisi Nasdem tersebut antara lain PERJA 22 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI, dimana pasal 66 yang isinya bahwa SK hukuman disiplin diterbitkan paling lambat 5 hari setelah laporan inspeksi kasus diterima dari tim pemeriksa.

Sementara itu, kuasa hukum Chuck, Damianus H Renjaan mengaku puas dengan keterangan ahli tersebut. “Menurut ahli, pemeriksaan klien kami yang merupakan jaksa dan berujung penjatuhan disiplin sangat fatal.

Seorang jaksa atau PNS yang statusnya saksi itu tidak bisa dijatuhi hukuman disiplin. Apalagi klien kami ini bersaksi untuk pelanggaran yang dilakukan orang lain. Apa pengawasan kejaksaan itu tidak bisa membedakan apa itu terlapor dan saksi,” kata Damianus.

Selain itu, lanjutnya, saksi ahli juga menilai fakta dan bukti yang dimiliki pengawasan Kejaksaan Agung sangat kurang. “Dan ahli berpendapat jika fakta kurang, maka putusan itu bisa dibatalkan. Aspek procedural sangat penting dan harus di implementasikan, bukan dilanggar,” cetusnya.

“Pak Margarito juga menyebutkan bahwa jika ada pemberian hukuman yang menyimpang dari aspek procedural, maka obyek sengketa bisa batal. Dan menyampaikan kepada majelis hakim bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka harus menunggu keputusan pengadilan, tidak bisa direvisi.”

Chuck sendiri sebelumnya sudah meminta perlindungan hukum dari Presiden Joko Widodo, Komnas HAM dan KontraS. Dirinya merasa menjadi korban tindakan sewenang-wenang Jaksa Agung M Prasetyo. Presiden Asset Recovery Inter Agency Network Asia Pasific 2014 ini merupakan mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset yang berhasil menyelamatkan aset serta kerugian negara sebesar Rp 3,5 triliun.

Sementara terkait majelis hakim yang menyampaikan opsi perdamaian kedua belah pihak, Damianus menyatakan tidak akan ada perdamaian. “ Proses persidangan sudah berjalan. Apa yang harus berdamai, kita tidak akan kompromi. Kalau berdamai, maka kita sama saja mengaku bersalah atas putusan hukuman disiplin tersebut,” tegasnya.

Dalam persidangan kali ini, Chuck juga melengkapi bukti-bukti diserahkan ke majelis hakim. Diantaranya surat sertifikat tanah Linda dan Matroji. “Sertifikat tersebut menjadi bukti  atas tudingan tidak melakukan lelang. Lelang itu hanya bisa dilakukan barang sitaan dan rampasan. Ini kan sertifikat tidak ada kaitannya. Tidak bisa dilelang, karena bisa menyalahi wewenang,” tandasnya. 

Comments
Loading...