ICW Laporkan Pejabat BPK DKI

121

- Advertisement -

SatuNusaNews – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta berinisial EDN ke Mahkamah Kehormatan Kode Etik BPK RI. EDN diduga menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

ICW menyebutkan bahwa EDN memanfaatkan tanah sengketa demi mengeruk keuntungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. EDN dikabarkan menawarkan lahan itu dengan berkali-kali ke gubernur dan pejabat Pemprov DKI saat itu sejak tahun 2005 hingga tahun 2013.

Namun, Pemprov DKI menolak membeli karena tanah itu masih dalam status sengketa. Karena ditolak, EDN meminta untuk memeriksa status tanah pribadinya. ICW menduga EDN menggunakan kewenangannya untuk memeriksa status tanah pribadinya sendiri saat menjabat posisi strategis di BPK.

Menurut Ketua divisi riset ICW, Firdaus Ilyas, kasus tersebut bermula pada tanggal 30 Desember 2014, ketika BPK perwakilan DKI Jakarta mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Dalam laporan tersebut diungkap temuan terkait ganti rugi pembebasan lahan seluas 9.618 m2 di tengah areal TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Hari ini kami laporkan dugaan pelanggaran kode etik dengan konflik kepentingan yang dilakukan Edn sebagai pejabat BPK Perwakilan Jakarta terkait kepentingan di dalam jual beli dalam aset yang diakui sebagai milik pribadi, yang terkait dengan Pemda DKI Jakarta,” ujar Ilyas di kantor BPK, Jakarta, Rabu (11/11) seperti dikutip Liputan6.

Menurut dia, indikasi ini tercium dari tahun 2005, dimana Edn mengirimkan surat sebanyak 6 kali surat kepada Gubernur dan Pejabat Pemprov DKI Jakarta agar membeli tanah tersebut. Pada bulan Juli 2005, pejabat BPK ini menawarkan agar tanah ini dibeli, bahkan pada surat terakhir pada tahun 2013, dia juga ini mengirimkan surat kepada BPK DKI Jakarta, untuk meminta klarifikasi atas status tanah tersebut.

“Padahal berdasar LHP dari Pemprov DKI Jakarta, tanah ini dialihkan sebagian aset DKI, karena sudah dibebaskan pada tahun 1979 dan sudah ada bukti kuitansi pembayaran. Tetapi terkait jabatannya, dimana petugas BPK harus independen, maka kami mempertanyakan kepentingan surat ini,” jelas Ilyas.

Karena itu ICW menduga, telah terjadi pelanggaran atas Pasal 6 ayat 2 poin d, Pasal 9 ayat 2 poin b dan poin d Peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Kode Erik BPK RI

“Karena itu kami melaporkan EDN kepada Inspektur Utama sebagai Panitera Majelis Kode Etik BPK RI. ICW mendesak agar majelis kode etik BPK RI melakukan pemeriksaan, persidangan, dan memutuskan atas dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan EDN,” pungkas Ilyas. #

Comments
Loading...