Erdogan dan Pertarungan untuk Pembebasan dari Konstitusi Militer

176

- Advertisement -

Pembebasan dari warisan pemerintahan militer di Turki adalah pertarungan yang telah berlangsung sejak tahun 1960-an secara umum senyap dan bertahap. Dan menjadi lebih radikal ketika Partai Keadilan dan Pembangunan berkuasa pada tahun 2002. Sejak itu, dan sampai pengumuman terbaru hasil pemilihan parlemen, pertaruangan ini disaksikan sejumlah lingkaran intens yang berhasil mengisi militer, beserta media, sayap peradilan dan pendidikan, dengan cara serangkaian amandemen konstitusi dan politik, keamanan dan kampanye media.

Senjata yang paling menonjol digunakan untuk menghilangkan warisan militer adalah serangkaian amandemen konstitusi. Ini bukan tujuan utama, menghapus Konstitusi 1982 secara total yang saat ini masih berlaku. Konstitusi ini diadopsi setelah kudeta Ahmet Kenan Evren di tahun 1980. Tujuan dari penyusunan konstitusi sipil baru tidak hanya dicari oleh para Islamis, tetapi juga oleh semua partai politik sekuler, karena mereka semua menyadari betapa cacatnya konstitusi ini dan bagaimana memperkuat aturan dari militerisme yang sudah sangat dalam masuk dalam sendi bernegara.

Setelah pengumuman hasil pemilihan parlemen baru-baru ini, yang Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menangi dengan suara mayoritas memungkinkan untuk membentuk pemerintahan sendiri, presiden Turki dan pendiri AKP, Recep Tayyip Erdogan, memperbaharui seruannya untuk adopsi konstitusi baru buatan era Evren ini. Seruan ini dibuat dalam konteks pencarian Erdogan untuk membersihkan negara dari warisan pemerintahan militer, yang dimulai dengan Jenderal Mustafa Kemal Ataturk dan kudeta melawan pemerintahan sipil Kekaisaran Ottoman, dan berakhir dengan Erdogan pendahulunya, Ahmet Necdet Sezer, yang merupakan presiden terakhir selama era militer. Erdogan mengambil keuntungan dari keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, yang telah diungkapkan pemerintah Ankara dengan daftar tuntutan dan kondisi agar dapat diterima sebagai anggota; ini termasuk hak pengamanan, kebebasan dan supremasi hukum, dan menjaga jarak militer dari politik.

Menghadapi warisan era militer dan pengaruhnya yang dalam di Negara Turki tanpa hasil berarti, karena hampir digulingkannya AKP dan empat partai Islam lainnya sebelumnya (Partai Orde Nasional, Partai Keselamatan Nasional, Partai Kesejahteraan dan Partai Kebajikan, kesemuanya didirikan oleh pemimpin terakhir Necmettin Erbakan); juga menghancurkan banyak partai lainnya. Perlu dicatat bahwa Erdogan sendiri adalah seorang tahanan untuk beberapa waktu dan juga dilarang melakukan kegiatan politik sampai partainya berhasil mengamankan amandemen konstitusi yang memungkinkan dia untuk kembali ke politik pada tahun 2002. Juga perlu diperhatikan bahwa AKP telah diserang pada tahun 2008 berdasarkan klaim penghapusan nilai-nilai sekuler, dan jika bukan karena beberapa reformasi politik dan hukum secara bertahap yang dibuat oleh partai sebelumnya, maka kemungkinan besar partanya ditakdirkan dibubarkan dan asetnya dilikuidasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan hanya satu suara untuk membolehkan partai tetap berdiri tetapi melarang mendapatkan dukungan pemerintah.

Amandemen konstitusi yang dibuat oleh AKP pada tahun 2002, 2004, 2008 dan 2010 berhasil membuat militer tidak efektif sejauh ini dan jalur kekuasaan politik yang memungkinkannya, cukup secara hukum, untuk campur tangan jika kudeta militer para jenderal terhadap pemerintahan sipil tidak dapat lagi menggunakan dalih bahwa pemerintahan sipil telah “menyimpang” dari nilai-nilai sekuler. Militer mencoba untuk mengulangi kudeta ini terhadap Erdogan dan partainya pada tahun 2003, 2007 dan 2008, dalam apa yang dikenal sebagai persekongkolan “Sledgehammer” dan persekongkolan “Ergenekon”, juga disebut “keadaan batin tak terlihat”. Namun, partai sejauh itu dalam kontrol membuka tabir upaya kudeta dan mengadili pemimpinnya, menghukum mereka penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan pimpinan militer untuk mundur dari persekongkolan kudeta lainnya.

Ketika AKP mengumumkan pada pemilu Juni lalu bahwa akan mengadopsi rencana untuk merancang konstitusi baru, oposisi merespon; didukung oleh suasana kebatinan – termasuk beberapa sisa-sisa kelompok Ergenekon – kelompok oposisi mengkampanyekan ide bahwa amandemen bertujuan untuk mengubah pemerintah sistem presidensial untuk menyenangkan Erdogan, yang bercita-cita untuk menjadi sultan era baru. Ini diulang oleh media Barat dan Arab yang menentang Erdogan.

Namun, kebenaran terletak pada keinginan untuk sepenuhnya masih berpusat di sekitar menghilangkan sisa-sisa kekuasaan militer pada konstitusi saat ini, diadopsi sejak tahun 1980. AKP mendapat pesan dari para pemilih dalam pemilihan Juni ketika gagal memenangkan suara mayoritas dan dipaksa untuk mengadakan pemilu baru. Warga Turki meminta partai tidak terburu-buru ke dalam masalah konstitusional tanpa menghadirkan sebuah konsensus dengan partai politik lain.

Perdana Menteri Ahmet Davutoglu menggunakan pidato kemenangannya baru-baru ini untuk mengirim banyak pesan meyakinkan untuk semua kekuatan negara bahwa ia akan membahas isu-isu utama dengan mereka, meski telah memenangkan mayoritas parlemen. Dengan demikian, AKP tidak diharapkan memaksakan perubahan konstitusional melalui parlemen, di mana ia hanya membutuhkan 50 orang, yang dapat mengamankannya dengan mencapai pemahaman yang sama dari partai lainnya. Sebaliknya, ia akan berusaha untuk melakukan diskusi di masyarakat mengenai konstitusi baru, dengan tujuan membangun basis dukungan yang besar sebelum meletakkan masalah ini ke referendum publik.

Ditulis oleh Qutb Al-Arabi
Diterjemahkan dari Arabi21, 9 November 2015.

Comments
Loading...