Apa Saja Issue Strategis Dibahas Dalam Muktamar Muhammadyah ?

95

SatuNusaNews – Acara MUKTAMAR Muhammadiyah ke-47 di Makassar membahas isu-isu strategis dalam sidang komisi khusus (6/7). Cendekiawan muda Muhammadiyah dan anggota tim perumus komisi Alpha Amirrachman menguraikan ada beberapa isu strategis yang dibahas peserta muktamar.

Ada 10 Isu-isu strategis yaitu :

  1. Toleransi dalam kehidupan umat beragama;
  2. Peningkatan daya saing umat Islam; penyatuan kalender Islam;
  3. Perlindungan kaum difabel, ibu dan anak; pengendalian narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
  4. Tanggap dan tangguh menghadapi bencana;
  5. Membangun budaya egalitarian dan sistem meritokrasi;
  6. Mengatasi krisis pangan, air dan energy;
  7. Memaksimalkan bonus demografi;
  8. Gerakan berjamaah lawan korupsi;
  9. Membangun masyarakat ilmu;
  10. Menyelamatkan negara dengan jihad konstitusi;
  11. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan penanggulangan human trafficking.

“Ada gejala meningkatnya perilaku keberagamaan yang ekstrim antara lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain (takfiri). Di kalangan umat Islam ada kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan sesat, kafir, liberal dan tuduhan lainnya. Kecenderungan takfiri bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, tawasuth, dan toleransi,” ujar Alpha yang juga Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) ini di sela-sela sidang komisi.

Mengenai ketegangan antara Sunni dan Syiah, Alpha mengatakan bahwa walaupun masih dalam skala yang relatif kecil, kekerasan Sunni-Syiah berpotensi meluas dan mengancam sendi-sendi persatuan umat dan bangsa Indonesia.

Akar konflik Sunni-Syiah sangat kompleks antara lain karena masalah kesenjangan ekonomi, imbas konflik politik di Irak, Syiria, dan Yaman, serta persaingan pengaruh politik-hegemoni antara Iran dengan Arab Saudi yang berimbas ke Indonesia disertai bumbu teologis.

“Sebaiknya pemerintah Indonesia untuk mengambil prakarsa dialog di atas prinsip politik bebas aktif dan perjuangan menciptakan perdamaian dunia,” ujar Alpha.

Penyatuan Kalender Hijriyah

Selanjutnya Alpha mengatakan bahwa perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

“Perlu ada upaya penyatuan kalender hijriah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender bersama. Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka negara-negara dan organisasi-organisasi  Islam perlu secara bersungguh-sungguh untuk melakukan upaya penyatuan kalender hijriah,” ujar Alpha.

Isu lainnya menyangkut keberadaan kaum difabel yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan baik dari pemerintah. Sebagian masyarakat bahkan masih memandang difabilitas sebagai kutukan Tuhan, hukum karma, aib sosial, beban ekonomi, dan pandangan negatif lainnya. Kaum difabel masih mengalami marginalisasi, alienasi, ekslusi, serta tindak kekerasan baik fisik, verbal, sosial, maupun spiritual. Fasilitas pelayanan publik seringkali kurang memperhatikan keadaan dan kebutuhan kaum difabel.

“Kaum difabel dan kelompok rentan lainnya harus diperhatikan kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang berkemajuan,” tegasnya.

Isu penting lainnya adalah Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi membuat perencanaan ekonomi yang dibuat tidak bisa berjalan dengan baik, membuat politik dipenuhi dengan praktik tidak beradab dan abai kepentingan publik. Virus korupsi, sudah menjadi epidemik, yang merusak semua sendi-sendi peradaban kita.

“Fardhu ain bagi seluruh anak negeri ini untuk melawan korupsi. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya memberikan sanksi sosial bagi para koruptor, memulai hidup bersih tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri, membenahi transparansi dan akuntabilitas serta mendorong gerakan berjamaah lawan korupsi,” kata Alpha.

Selanjutnya Alpha mensinyalir banyaknya produk undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 terjadi karena kualitas anggota dewan yang rendah, jual-menjual hukum antara politisi dan pengusaha, dan lobi-lobi kelompok kepentingan.

“Muhammadiyah bersama-sama dengan kekuatan masyarakat madani perlu terus melakukan judicial review untuk membatalkan undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat tersebut,” ujar Alpha.

Selama kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2015), sudah ada beberapa undang-undang yang dianggap tidak pro-rakyat berhasil dibatalkan oleh Muhammadiyah seperti UU Migas, UU Rumah Sakit dan UU Ormas. # (islampos)

Comments
Loading...