Jaksa Agung Bentuk Tim P4, Bentuk Pemborosan Anggaran

85

SatuNusaNews – Jaksa Agung HM Prasetyo akan bentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, atau disingkat dengan P4. Prasetyo berharap kehadiran tim ini dapat menjawab kritik pedas dari Presiden Joko Widodo agar kejaksaan dapat mengawal proses pembangunan di daerah.

Sayangnya, rencana ini dikritik sejumlah kalangan salah satunya datang dari Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen yang juga pemerhati Kejaksaan, “Jaksa Agung seharusnya bisa mengerti apa yang dimaksud presiden yang meminta reformasi dari hulu ke hilir korps Adhyaksa. Termasuk permintaan pengawalan proses pelaksanaan pembangunan. Dan pembentukan tim ini bukanlah solusi tepat dan hanya bentuk kepanikan Jaksa Agung atas kritik Presiden” kata Halius menjawab wartawan, Senin (27/6/2015).

Menurutnya, hal yang perlu dilakukannya adalah perombakan internal secara total dengan menempatkan the right man on the right place, inventarisir permasalahan atau kekurangan kejaksaan selama ini.”Yang utama adalah benahi mental dan integritas para jaksa terlebih dahulu. Lakukan restrukturisasi organisasi dan terapkan pengawasan melekat yang harus jelas implementasinya,” tuturnya.

Ia menambahkan, Jaksa Agung harusnya bisa memberikan tindakan nyata dari apa yang diinginkan presiden. “Ditengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan, Jaksa Agung harus memaparkan jika tim ini dibentuk, target yang akan dicapai apa saja dan batas waktu untuk mencapai target itu harus dijelaskan juga,” tegasnya.

“Pembentukan P4 itu sama saja seperti membeli kaos bayi tapi bayinya belum diketahui perempuan atau laki-laki.”

Begitu pula soal pernyataan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Jasman Pandjaitan menyoal waskat yang akan didukung tim Intelejen untuk mengawasi para jaksa di Indonesia. “Soal waskat, pernyataan Jasman membuktikan kejaksaan agung tidak memahami Inpres 01 tahun 1989. Jangan sembarangan mengubah sistem waskat dengan keinginan implementasi waskat menggunakan peran intelijen. Itu salah besar, SOP waskat tidak seperti itu dan harus ada kajiannya, termasuk dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat P4 gagasan Jaksa Agung ini termasuk bagian dari buang-buang anggaran. “Satgas tipikor yang kemarin saja masih kekurangan dana dan tidak ada kejelasan targetnya, ini malah bentuk tim baru. Apa bukan buang-buang anggaran lagi namanya. Sewa artis top pas HBA saja belum dijelaskan anggarannya dari mana. Boros sekali,” kata Uchok di Jakarta, Senin (27/07).

Dirinya berpandangan, P4 yang nantinya bertugas untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, adalah wewenang kejaksaan yang offside sebagai lembaga yudikatif. “Ini kembali lagi ke orde baru. Dulu TNI Polri yang mengawal, sekarang kejaksaan ingin menerapkan hal yang sama. Ingat, kejaksaan adalah yudikatif, bukan legislatif,” tegasnya.

Tak hanya itu, Uchok menambahkan kehadiran P4 ini justru akan membuka peluang ‘permainan’ oknum jaksa untuk mencari tambahan penghasilan. “Dengan adanya fasilitas legal opinion, P4 akan menjadi tameng bagi kepala daerah yang nakal untuk menggunakan rekomendasi kejaksaan sebagai perlindungan ketika melakukan korupsi. KPK pun tidak bisa menyidik kepala daerah atau pejabat tersebut,” tuturnya.

“Saya mengatakan demikian karena mental dan integritas kejaksaan masih belum ada perubahan.”

Jaksa Agung, kata dia, seharusnya cukup dengan mengadakan workshop atau seminar yang pesertanya seluruh kepala daerah untuk memberikan informasi tentang apa saja yang harus dihindari saat melaksanakan proyek. “Nanti disana dijelaskan pula celah tindak pidana korupsi yang dapat berujung penindakan hukum oleh kejaksaan. Sudahlah, jangan buang-buang anggaran lagi. Tingkatkan kinerja dan pembenahan internal dulu lha pak Jaksa Agung,” tandasnya. # (Yudi Permana)

Comments
Loading...