Menteri Rini Lakukan Kerjasama Proyek Terkait Rahasia Negara pada Asing

102

- Advertisement -

SatuNusaNews – Perusahaan telekomunikasi Singapura yaitu SingTel dan Kementrian BUMN melakukan kerjasama terkait penggarapan e-government antara PT Telkom dengan SingTel.  Hal yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno ini banyak menuai keberatan, persoalannya adalah, proyek tersebut dikhawatirkan menyebabkan bocornya informasi-informasi penting dari negara ini.

Menurut laporan dari portal fahreenheat, yang dikutip dari teropongsenayan.com, Mantan Ketua Relawan Bara JP Ferdinand Hutahaean menyayangkan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang dianggapnya terlalu gegabah. Ia pun mengungkapkan keanehan di balik adanya kerjasama tersebut.

“Kerjasama ini sangat kita sayangkan bila benar telah dilakukan. Ada beberapa hal yang sangat mengganggu dalam perjanjian ini,” kata Ferdinand kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (15/6/2015).

“Pertama adalah E-Government ini tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kementrian apa sih ? Bukankah harusnya ada di Kemendagri? Kenapa jadi Menteri BUMN yang urus? dan kenapa E-Government ini dijadikan seperti bisnis ?,” ketus dia.

Yang kedua kata dia, kerjasama ini benar-benar blunder. Sebab menyerahkan E-Government kepada asing.

“Itu sama saja artinya kita menelanjangi diri dan membuka baju di depan asing, dimana kerasahasiaan bangsa ini lagi ? Yang ketiga, kenapa harus kerjasama dengan asing dalam hal ini? Kita mampu kok untuk melakukan dan membuat sistem E-Goverment yang baik,” tandas dia.

“Aneh ketika hal begini saja diserahkan kepada asing,” imbuh dia.

Semestinya, lanjut dia, menyangkut IT seperti ini sebaiknya diserahkan ke BIN untuk membuat sistem E-Goverment bukan malah menyerahkan kepada asing. Alasannya karena ini menyangkut kerahasiaan negara.

“Ini tindakan bodoh namanya, menelanjangi diri kepada asing. Saya melihat motifnya jadi bisnis. Mencari untung dari proyek ini dengan mengabaikan prinsip kemandirian bangsa, serta mengabaikan kerahasiaan bangsa,” tegas dia.

Pemerintah, kata dia, harusnya bersikap lebih hati-hati untuk kebijakan seperti ini.

“E-Goverment itu tentu akan memuat data-data milik negara yang mungkin mengandung kerahasiaan, dengan demikian lebih baik dikelola sendiri oleh Telkom dan tenaga-tenaga IT kita serta di bawah koordinasi intelijen agar lebih terjamin keamanan server dan kerahasiaan informasi,” tandas dia.

Lebih lanjut Ferdinand mengatakan bahwa bentuk kerjasama tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk menjual harga diri bangsa sama pihak asing.

“Ya bukan sekedar digadaikan tapi diperjualbelikan. Ya melihat kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN, saya berfikir bahwa Rini S belum bisa diharapkan untuk membangun BUMN dan bangsa, ya sebaiknya diganti dengan sosok yang lebih mampu,” pungkas dia.

Kalau memang benar hal tersebut terjadi, maka perkara ini bisa saja menjadi sorotan KPK terkait dengan TUPOKSI Kementrian BUMN (#).

Comments
Loading...