Tangan Pejabat Pemberi Izin Miras Penyebab Rusaknya Generasi

SatuNusaNews – Miras (minuman keras) menjadi topik utama belakangan ini dalam berita-berita di media sosial maupun televisi dan koran. Salah seorang Tokoh yang paling keras dalam menolak Miras di Indonesia adalah Uni Fahira Idris. Beliau memprakarsai dibentuknya GENAM (Gerakan Nasional Anti Miras) dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari minuman keras dan berakohol.

Dalam hal pengelolaan Miras ini memang telah ada aturan berupa :

  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Ketentuan  lebih  lanjut  PERPRES tersebut mengenai  pengendalian  dan pengawasan Minuman Beralkohol diatur dalam :

  • PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL

Jika kita baca Peraturan-peraturan tersebut, maka didalamnya menerangkan mengenai bolehnya Miras di-Produksi, di-Impor, diedarkan, pihak-pihak yang terkait, cara mendapatkan izin serta tata cara pengedarannya. Semua itu boleh asalkan dengan Syarat : ada IZIN.

Kata kuncinya adalah IZIN. Pejabat pemberi izin-lah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh Miras dan berakohol. Mengapa harus Pejabat pemberi Izin yang bertanggungjawab ?

Baca Juga  Miras Oplosan Kembali Memakan Korban di Cianjur

Jawabnya mudah saja, karena dengan Izin yang mereka berikan maka, Miras dan Berakhol dapat di-Produksi, di-Impor dan di-Edarkan.

Peraturan memang membolehkan JIKA ada IZIN, dan izin adalah kewenangan penuh dari Pejabat pemberi Izin bersangkutan. Jika Pejabat pemberi izin, tidak memberikan izin, sementara para pihak yang telah melengkapi surat-suratnya untuk meminta pemberian izin tidak diberikan izin, apakah pejabat tersebut terkena sanksi ? jawabnya TIDAK.

Dalam peraturan tersebut, tidak ada keharusan bagi Pejabat pemberi izin untuk memberikan izin, sekalipun semua persyaratan peminta izin telah terpenuhi. Pejabat pemberi izin Independen. Pejabat pemberi izin dapat menolak secara halus atau secara tegas. Pejabat pemberi izin diberikan kewenangan penuh menentukan keputusannya untuk tidak memberi izin, karena pemberian izin itu adalah perbuatan hukum Bersegi Satu.

Kalaupun setelah keluar surat keputusan untuk menolak memberikan izin, lalu pejabat tersebut digugat di PTUN (pengadilan tata usaha negara), itu adalah resiko dari keluarnya Surat Keputusan. Keputusan yang isinya memberi Izin pun dapat digugat di PTUN.

Baca Juga  PEMERINTAH YOGYAKARTA GELAR RAZIA MIRAS

Penulis mengajak kepada Pejabat-pejabat pemberi izin, khususnya yang Muslim agar dapat menjaga, khususnya dirinya sendiri , keluarganya dan masyarakatnya dari api neraka. Sekian.

 Ditulis oleh : Rory Yunas

Facebook Comments
Authors
Tags

Related posts

Top