SP-PLN dan Ormas Islam Tolak Liberalisasi Ketenagalistrikan

SatuNusaNews – Serikat Pekerja PLN bersama PP Muhammadiyah dan berbagai ormas Islam lainnya akan melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar UU No. 30/2009 bisa dibatalkan. SP-PLN dan Ormas Islam menilai dalam UU tersebut sangat kental muatan liberalisasinya.

“Dampak nyata pemberlakuan Undang-undang tersebut adalah liberalisasi ketenagalistrikan. Akibatnya pembangkit-pembangkit listrik banyak dibangun oleh pihak swasta yang berorientasi mendapatkan keuntungan,” jelas Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP SP-PLN, Jumadis Abda saat dihubungi SatuNusaNews, Kamis (16/04)

Semangat undang-undang ini menjadikan listrik sebagai komoditas. Semestinya tenaga listrik adalah infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi. Namun, jika pembangkit diserahkan pada swasta kemungkinan besar harga jual listrik ke masyarakat akan sangat tinggi.

Selain itu, Jumadis Abda juga menyampaikan fakta bahwa untuk program menyediakan 35.000 MW tenaga listrik hampir 65% pembangkitnya dimiliki swasta, hanya tersisa 35% milik PLN. Yang memberatkan, adanya kewajiban dalam kontrak, PLN untuk membeli sebesar 80% dari listrik yang dihasilkan oleh pembangkit swasta tersebut. Kewajiban itu tentu saja menguras keuangan PLN.

Baca Juga  Ini Dua Alat Bukti yang Jadikan Dahlan Iskan Tersangka

“Dalam kontrak ada disebut capacity factor 80% dimana PLN wajib membeli listrik minimal 80% dari produk maksimal pembangkit-pembangkit tersebut, walau mungkin daya yang dibutuhkan tidak sebesar kapasitas produksi. PLN wajib take all pay, mau dipakai atau tidak oleh PLN, listrik itu harus dibayar,” terangnya lebih lanjut.

Disebutkan, peraturan tersebut akan mengakibatkan pembangkit-pembangkit milik PLN akhirnya dinon-aktifkan karena listrik dibeli dari swasta.

“Kalau listrik yang dibeli PLN sudah mahal, tentu saja listrik yang dijual kepada masyarakat akan mahal juga,” sesalnya.

Dengan kondisi saat ini, dikhawatirkan para pengusaha pemilik pembangkit listrik swasta membentuk kartel. Kalau itu sudah terjadi, kemungkinan besar harga tenaga listrik akan menjadi tidak terkendali.

Sebagai mana diketahui, SP PLN ikut dalam gerakan “Jihad Konstitusi untuk Meluruskan Kiblat Bangsa” yang digagas PP Muhammadiyah dan dideklarasikan oleh ketua PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin kemarin.

Facebook Comments
Authors

Related posts

Top