Salahkah Presiden/Menteri Sebagai “Petugas Partai” ?

SatuNusaNews – Presiden/menteri yang selakunya adalah pemimpin negara mendapat sebutan “petugas partai.”
Jika memang presiden/menteri adalah petugas partai ini sangatlah mengecewakan.

Presiden adalah pemimpin negara yang dipilih oleh rakyatnya dan mempunyai tugas memimpin untuk bangsa dan negara.

Jika kita melihat kebelakang menengok sejarah, presiden/penguasa pernah ditolak keras oleh presiden R.I pertama Ir.Soekarno. Penolakan presiden adalah petugas partai sumber kisruh politik di era 1950a-an. Dalam sistem parlementer seperti era 1950-an memang benar adanya, karena pada saat itu menteri adalah petugas partai yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintah menjalankan visi terbatas partai pemenang pemilu, dimana saat pemilu tersebut yang kalah akan menjadi oposisi dan bisa jadi kepentingan beda.

Dan dalam penolakan logika parlementer itu bung karno keluar dekrit untuk kembali ke UUD 45 dan sistem presidensial.

Dalam sistem presidensial, kekuasaan tertinggi di pegang eksekutif (Presiden) dan dijamin konstitusi, dan presiden juga berdiri diatas semua golongan bukan petugas partai apalagi bawahnya.

Bung karno pernah memperbaiki logika dari pandangan penguasa eksekutif sebagai petugas partai. Penolakan petugas partai itu logika yang dulu ditolak oleh Bung karno Presiden R.I pertama.

Facebook Comments
Baca Juga  Waduh! Presiden, Rakyat, Facebook, dan Twitter Telah Ditipu
Authors

Related posts

Top