Rekomendasi Dari Tim Angket Untuk Pemecatan Ahok

Jakarta , Tim Angket DPRD DKI Jakarta merekomendasikan dan meminta Mahkamah Agung serta Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dari jabatanya. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penyampaian hasil investigasi Tim Angket DPRD DKI.

Katua Tim Angket, Muhammad Ongen Sangaji mengungkapkan, Ahok terbukti mengirimkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan anggota DPRD.

Ahok dinilai melanggar Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain melanggar undang-undang, Tim Angket menyimpulkan tindakan serta kata-kata kasar yang kerap dilontarkan Ahok tidak bisa ditolerir. Kata kasar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota DPRD, serta kata kasar saat tayangan siaran langsung dengan sebuah stasiun televisi swasta dinilai melebihi batas kewajaran.

“Kami meminta agar pimpinan DPRD mengajukan pemberhentian Ahok kepada Kemendagri dan Mahkamah Agung. Ini melanggar Pasal 67 UU Pemerintah Daerah,” kata Ongen, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (6/4/2015).

Baca Juga  Ahok ingin Gunakan e-money Buat Jajan di Kantin

Pimpinan DPRD akan menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk menindaklanjuti hasil temuan tim angket. Jika rapim menyimpulkan bukti yang sudah dikumpulkan cukup, maka pimpinan DPRD akan mengirimkan pengajuan sanksi kepada Kemendagri dan MA untuk dijatuhkan kepada Ahok.

Facebook Comments
Authors
Tags

Related posts

Tinggalkan Balasan

Top