Presiden Jokowi Biang di Balik Kisruh di Tubuh Polri?

SatuNusaNews – Presiden Joko Widodo atawa Jokowi dituding menjadi biang kerok di balik kisruh di tubuh Polri. Walhasil, sampai saat ini, Korps Bhayangkara tak punya kepala.

Empat bulan Polri tanpa nakhoda. Selama itu pula Polri bergerak hanya di bawah pelaksana tugas (plt) kapolri. Padahal, wewenang plt Kapolri tak sebesar kapolri difinitif.

“Polisi dalam keadaan darurat. Ini terburuk dalam sejarah Polri. Semua akibat Jokowi tidak tegas,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane di Cafe Penus, Jalan Cikini Raya, Selasa (7/4/2015).

Neta menjelaskan, Jokowi tidak tegas karena tidak berani melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Tri Brata 1. Jokowi memilih menunjuk calon Kapolri baru: Komjen Badrodin Haiti, kerena desakan berbagai pihak.

“Polri harus diselamatkan. Polri butuh pemimpin yang diterina semua pihak. Tapi kita akan lihat kinerjanya, kalau nggak becus, kita minta dicabut,” tegas Neta.

Komjen Budi diusulkan menjadi calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman pada 9 Januari. Tapi, satu hari sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, secara mengejutkan KPK menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.

Baca Juga  BREAKING NEWS: Bambang Widjajanto Ditangguhkan Penahanannya

KPK menyangkakan Komjen Budi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hanya, DPR tak terpengaruh dengan status tersangka Komjen Budi dan tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Hasilnya, Komjen Budi layak dan patut menjadi Kapolri, lalu menyerahkan pelantikan Budi ke Presiden.

Komjen Budi juga tak berpangku tangan. Selagi menunggu pelantikan dirinya, dia menggugat penetapan status tersangka terhadap dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komjen Budi menang. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan, penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang mengusut kasus Budi.

Tapi, alih-alih melantik Komjen Budi yang sudah tak berstatus tersangka, Presiden justru menunjuk Komjen Badrodin sebagai calon Kapolri baru.

“Hari ini kami mengusulkan calon baru Komjen Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagai Kapolri,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Negara, Rabu 18 Februari.

Baca Juga  MUI: Harusnya Polri Koordinasi dengan MUI dalam Menangani Terorisme

Setelah berselang empat bulan dan sampai berita ini disusun Polri tetap belum berkepala. DPR baru menjadwalkan menguji Komjen Badrodin tengah bulan ini.
ICH

Facebook Comments
Authors
Tags

Related posts

Tinggalkan Balasan

Top