Potensi Korupsi 51 Trilyun dalam Alokasi Dana Desa (ADD)

Telah hampir selama 10 Tahun Pemerintahan Desa menikmati Dana yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 1 Milyar Rupiah. ADD ini dimulai sejak zaman pemerintahan Presiden SBY selama 2 (dua) periode. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penganggaran ADD ini dengan maksud agar Desa cepat berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat, untuk pemberdayaan masyarakat, membangun infrastruktur serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa, Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)  dll. Mengenai tujuan ADD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Stuktur Pemerintahan terkecil adalah Desa, apabila Desa maju dan masyarakatnya sejahtera maka ototmatis Negara pun ikut sejahtera. Tentu dengan tanpa mengenyampingkan peran struktur pemerintahan diatasnya.

Menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apakah tujuan diadakannya ADD tersebut telah terlaksana dengan baik, paling tidak apakah ADD tersebut telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa?

Umumnya penggunaan ADD di desa dipisahkan yaitu Penggunaan ADD untuk Operasional Aparat Desa  sebanyak 30% dan sisanya untuk Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 70%. Dari sekian banyak tujuan adanya ADD, saya melihat dan mengamati, hanya 2 (dua) tujuan ini yang diutamakan. Kita memahami 30% penggunaan tersebut cukup rasional, tetapi apakah penggunaan 70% ADD hanya untuk pemberdayaan itu Rasional ? penggunaan ADD ini diatur melalui Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa biasanya Peraturan Daerah itu dibuat dengan Copy Paste. Sehingga Peraturan Daerah ditiap Kabupaten biasanya mirip sekali.

Baca Juga  KPK Mulai Teliti Keterlibatan Ahok dalam Masalah Lahan YKSW

Mengenai penggunaan ADD 70% untuk pemberdayaan masyarakat itu bagaimana konkritnya ? apa hasil nyatanya ? apa yang telah didapat oleh masyarakat ? apakah masyarakat telah terbantu dan sejahtera karenanya ? kalaupun tidak seluruh masyarakat desa yang merasakan manfaatnya, berapa % (persen) yang telah merasakan manfaat ADD ini di satu Desa saja?

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi,  kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 72.944 wilayah administrasi desa. Jika ADD tiap desa sebesar 1 Milyar lalu dikalikan dengan jumlah seluruh desa se Indonesia sebanyak 72.944 maka anggaran yang harus di alokasikan adalah sebesar Rp.72.944.000.000.000,-. Lalu yang digunakan untuk “Pemberdayaan Masyarakat” sebesar 70% dari Rp.72.944.000.000.000,- yaitu sejumlah Rp.51.060.800.000.000,-

Lalu bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan dana desa ini ? ada POTENSI Penyelewengan penggunaan ADD sebesar Rp.51.060.800.000.000,- setiap tahunnya ! oleh aparat desa tentunya.

Lalu kenapa masyarakat diam saja sehingga melemahkan pengawasan penggunaan ADD ? kalau pertanyaan ini bisa kita jawab, karena masyarakat tidak disosialisasikan mengenai Tujuan penggunaan ADD. Ada banyak tujuan penggunaan ADD, diantaranya yang disebutkan diatas. Dari uraian ini, tidak mengherankan mengapa banyak orang-orang tertarik untuk beberebut Jabatan menjadi Kepala Desa dan dalam satu atau dua tahun saja, terdapat perubahan yang signifikan terhadap perekonomian keluarga kepala desa.

Baca Juga  12 Fakta Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Sumber Waras oleh Ahok

Oleh Rory Yunas

Facebook Comments
Authors
Tags ,

Related posts

Top