Pembentukan Tim Penilai Situs Negatif Oleh Menkominfo

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dicecar banyak pihak beberapa waktu belakangan karena penutupan 19 situs yang diduga bermuatan radikal. Namun Menteri Rudi ternyata sudah membentuk empat tim panel untuk menilai dan memberikan rekomendasi penanganan situs bermuatan negatif.

Pembentukan tim panel dibentuk baru terungkap setelah kritikan keras kepada Kemenkominfo dilemparkan banyak pihak. Sebab, Kemenkominfo dinilai menutup 19 situs yang diduga bermuatan radikal tanpa meminta masukan dari pakar agama dan dituding ‘Islamphobia’

Pembentukan tim panel tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 290 tahun 2015. SK Menkominfo itu ditandantangani oleh Menteri Rudi pada 31 Maret 2015 dan berlaku hingga 31 Desember 2015.

Tim ini dibentuk untuk menangani empat fokus yang berbeda. Panel pertama dibentuk untuk memberi penilaian kepada situs pronografi, kekerasan kepada anak dan keamanan internet. Berbagai elemen mulai dari pakar keamanan internet, LSM perlindungan anak, serta lembaga terkait lainnya dilibatkan dalam panel ini.

Panel kedua adalah tim yang khusus memberikan penilaian dan rekomendasi penanganan kepada situs yang diduga mengandung terorisme, SARA dan menyebarkan kebencian. Organisasi keagamaan, sosiolog, asosiasi wartawan, dan pakar dilibatkan dalam tim ini. Ketua Dewan Pers, Ketua Umum PB Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta banyak organisasi keagamaan masuk ke dalam daftar anggota panel.

Baca Juga  Mustofa: "Pemblokiran 22 Situs Media Islam itu Sesuai Tafsir BNPT".

Panel ketiga mengurusi situs berisi investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan serta narkoba. Lembaga terkait dilibatkan langsung untuk memberikan penilaian kepada situs-situs yang diduga memuat konten tersebut. OJK, BNN dan BPOM dilibatkan langsung dalam tim panel.

Panel terakhir mengurusi situs-situs yang terkait melakukan pelanggaran hak intelektual. Panel ini berisi perwakilan asosiasi musik dan seniman serta lembaga hukum pemerintah. Beberapa diantaranya adalah Dirjen HKI Kemenkumham, Ketua Heal Our Music, LMKN, Asiri, serta beberapa perwakilan lembaga lain.

Facebook Comments
Authors
Tags

Related posts

Tinggalkan Balasan

Top