Melirik Sejarah Konfrensi Asia Afrika

SatuNusaNews – Konfrensi Asia Afrika (KAA) yang akan berlangsung 19-24 April di Bandung dan Jakarta mempunyai sejarah yang panjang. Konfrensi Asia Afrika yang sebelumnya diadakan usai Perang Dunia II. Pada saat itu kondisi keamanan dunia belum stabil, perang dingin masih berlangsung antara Amerika Serikat (pemimpin Blok Barat) dan Rusia (pemimpin Blok Timur). Kedua kekuatan negara adidaya Amerika serikat dan Rusia itu mencari dukungan ke negara-negara Asia dan Afrika yang pada saat itu sedang mengembangkan senjata pembunuh massal (Nuklir). Situasi ini menimbulkan kecemasan akan terjadinya perang nuklir antar negara-negara. Dan disinilah negara yang baru merdeka menggalang sebuah persatuan mencari jalan keluar demi memecahkan ketegangan perang dunia pada saat itu.

Melalui saluran diplomatiknya, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada kepada 18 negara Asia Afrika untuk mengetahui pendapat serta ide dalam pengagasan Konfrensi Asia Afrika. Ternyata mereka menyabut baik dan menyetujui Indonesia menjadi tuan rumah konfrensi.

Pertemuan pertama bertempat di Bogor pada 28-31 Desember 1954 untuk Membicarakan persiapan KAA. Pertemuan ini turut mengundang Perdana Menteri , diantaranya ;

Baca Juga  Kapolri: Unjuk Rasa Saat KAA Boleh Asal Ikuti Peraturan

1. Ali Sastroamijoyo (Indonesia)

2. Mohammad Ali Jinnah (Pakistan)

3. Sir. John Kotelawa (Srilangka)

4. U nu (Myanmar)

5.  Jawaharal Nehru (India)

Dan lima tokoh tersebut di kenal sebagai pelopor KAA dan hasil kesepakatan yang di sebut ‘Panca Negara’ dan Indonesia terpilih sebgai tuan rumah dimana Presiden Soekarno menjadi pemimpin pertemuan dan juga meunjuk kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konfrensi.

KAA yang berlangsung di Bandung berhasil meraih kesuksesan dalam merumuskan masalah umum. Hasil pertemuan ini kemudian dikenal dengan ’10 Dasasila Bandung’ yang berisi ;

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB;
2. Menghormati kedaulatan dan integrits territorial semua bangsa;
3. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil;
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri orang lain;
5. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri atau kolektif sesuai dengan piagam PBB;
6.

a.     Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu Negara besar.
b.    Tidak melaukan tekanan terhadap Negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu Negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, atau cara damai lain berdasarkan pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10.  Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
Hal ini pula yang memupuskan blok barat untuk meneruskan penjajahan dalam bentuk neokolonialisme.
Facebook Comments
Authors
Tags

Related posts

Top