Kurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Terhadap Daerah

SatuNusaNews – Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap sebagai pemerintahan yang pelit. Pasalnya, rezim Jokowi-JK kerap melakukan pemotongan Dana Bagi hasil (DBH) sumber daya alam terhadap daerah.

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi menyebut adanya utang pemerintah terhadap daerah sebesar Rp11,95 triliun. Utang tersebut berdasarkan DBH sektor migas, kehutanan, pertambangan, dan perikanan sesuai Permenkeu No 58/PMK 07/2015.

“Kebijakan Jokowi-JK pelit ke daerah, tapi loyal ke pusat melalui kementerian, padahal mereka punya utang di daerah,” ujar Apung di Seknas Fitra, Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).

Apung menambahkan, dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, terdapat tambahan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp20 triliun. Namun, peningkatan tersebut dibarengi dengan penurunan DBH sebesar Rp15,1 triliun.

“Semula Rp127,7 triliun di APBN 2015, tapi menjadi Rp112,6 trilyun di APBN-P,” imbuhnya.

Akibatnya, Apung mengatakan, ruang gerak fiskal Kabupaten/Kota akan semakin sempit. Sementara dampaknya ialah pembangunan nasional akan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga yang ditunjuk.

“Ini kan bertolak belakang dengan otonomi daerah, artinya kembali sentralistik,” pungkasnya.

Facebook Comments
Authors
Tags

Tinggalkan Balasan

Top