Jihad Konstitusi PP Muhammadiyah

SatuNusaNews – Bertempat di Gedung PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA atau dikenal dengan Din Syamsuddin mencanangkan sebuah gerakan bertajuk Jihad Konstusi Luruskan Kiblat Bangsa.

Turut hadir dalam konferensi pers yang digelar Rabu (15/04) berbagai elemen antara lain Serikat pekerja PLN, Ormas Islam, Tokoh masyarakat, dan berbagai perwakilan pers Indonesia.

Muhammadiyah berencana mengajukan judicial review 3 Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yaitu UU No. 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Gugatan ini merupakan lanjutan jihad konstitusi yang sudah digagas sejak 3 tahun yang lalu. Gugatan akan dilayangkan ke MK rencananya pada Senin (20/04) yang akan datang.

Dalam keterangannya kepada SatuNusaNews, Din Syamsudin menyatakan bahwa salah satu UU yaitu tentang lalu lintas devisa dirasa sangat merugikan rakyat Indonesia dan terkesan berorientasi pada kapitalisme.

“UU tetang lalu lintas devisa didasarkan merugikan karena membuka celah siapapun bisa membeli devisa tanpa kontrol pemerintah,” terangnya.

Menurut Din Syamsudin, investasi yang tak terkontrol akan membahayakan karena semua sektor bisa dimiliki asing. “Semua sektor kecuali sektor pertahanan keamanan kini bisa dikuasai asing. Dan ini sangat berbahaya,” jelasnya lebih lanjut.

Jihad konstitusi adalah suatu gerakan untuk meluruskan kiblat bangsa dimana liberalisme perekonomian merugikan hak-hak konstitusional masyarakat akibat dari terbukanya kesempatan yang dilakukan oleh liberalisasi perdagangan.

Facebook Comments
Authors
Tags ,
Top