Fadli Zon: Orba Lebih Beradab Daripada Yasonna

Jakarta Partai Gerindra setuju penggunaan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Putusan Yasonna terkait konflik PPP dan Partai Golkar dianggap mengancam demokrasi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Yasonna terus menyalahgunakan kewenangannya dalam memutuskan perseteruan partai politik. Fadli bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Yasonna yang mulai membahayakan pemerintah.

“Menkumham harus ditertibkan. Ini bahaya. Kalau saya presiden saya pecat Menkumham. Ulah Menkumham bisa berdampak pada yang lain,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Fadli mengatakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Yasonna bisa mengancam demokrasi.

Fadli menyebut apa yang dilakukan Yasonna ini mirip dengan perlakuan pemerintah di era orde baru. Bahkan, menurut Fadli, Yasonna jauh lebih kasar dan kejam dibandingkan Orde Baru.

“Orde baru lebih halus, lebih beradab intervensinya dibandingkan yang sekarang, yang menggergaji demokrasi,” kritik Wakil Ketua DPR itu.

Fadli pun menilai wajar jika hak angket dimunculkan. Sebab saat ini Menkumham sudah dinilai sering memanfaatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tentu ini akan mempengaruhi tingkat penolakan kelompok oposisi kepada program pemerintah.

“Ini masif, terstruktur dan sistematis. Menteri mengeluarkan putusan yang berdampak pada pemerintah. Termasuk kebijakan yang sedang digodok di DPR. Resistensi tinggi terhadap program kerja,” yakin dia.

Facebook Comments
Authors
Tags

Tinggalkan Balasan

Top