e-Budgeting Ahok Rawan Penyalahgunaan

ardian asmarSatuNusaNews – Kisruh APBD DKI Jakarta antara Ahok dengan DPRD terus berlanjut. Jalan tengah di antara eksekutif dan lembaga legislatif ibukota negara ini sepertinya semakin tertutup.

Ardian Asmar, pemerhati IT Forum Satu Nusa (Forsat) mengatakan jika e-budgeting DKI Jakarta versi Ahok mempunyai banyak kelemahan, setidaknya ada tiga. Selain lemahnya integritas data, adanya kesalahan informasi dari pihak eksekutif, juga kemungkinan pengambilan kebijakan yang keliru dalam menyusun anggaran.

Profesional manajemen IT ini melanjutkan bahwa e-budgeting Ahok tidak prudent dan tidak berbasis pada bussiness process real antara Pemprov DKI dengan DPRD. Akibatnya e-budgeting tak lebih dari sebuah aplikasi lembar kerja spreadsheet seperti excel tapi berbiaya mahal.

“Semestinya setiap mata anggaran dibahas, diinput real time, disetujui oleh Banggar melalui mekanisme e-signature pada saat pembahasan berlangsung. Jadi transparan prosesnya. Setiap mata anggaran harus detil peruntukannya, jumlah, waktu pelaksanaan, siapa pelaksananya, kapan selesainya, berapa biayannya,” terang Ardian.

Lebih lanjut ia menjelaskan mengapa integritas data e-budgeting Ahok dianggap lemah. “Data dimasukkan bukan pada saat pembahasan, tapi sesudahnya. Siapa yang dapat menjamin data itu tidak mengalami perubahan? Adakah pihak DPRD mengawal proses input data tersebut? Tidak ada,” paparnya lebih jauh. Data yang telah divalidasi dan ada approval electronic pada saat pembahasan menjadikan data lebih secure, karena kemungkinan oknum iseng untuk mengutak-atik angka bisa saja terjadi. Apalagi bila kemudian di sistem dipasangi Audit Trial, akan terpantau kapan terjadi perubahan, apa yang diubah, dan siapa yang mengubah.

Baca Juga  Simpang Susun Semanggi: Bangga Yang Keliru

Di ujung pembahasannya beliau menyarankan agar e-budgeting bisa diaplikasikan harus diadakan perbaikan sistem dan yang penting niat kebersamaan antara Ahok selaku pihak eksekutif dengan DPRD sebagai legislatif. Menurutnya e-budgeting sah apabila sudah diverifikasi oleh tim IT DPRD dan Pemprov, baru kemudian di-approved electronic. Hasilnya tetap harus diprint sebagai dokumen resmi dan ditandatangani bersama. Sehingga jika suatu waktu terjadi deviasi, bisa jadi karena kegiatan hacking, maka kembali ke original approved budged yang disusun bersama antara DPRD dan Pemprov.

Facebook Comments
Authors

Related posts

Tinggalkan Balasan

Top