DPR Aceh: Kebijakan Kemendagri Coret Anggaran Meunasah dan Masjid Disayangkan

aceh

Masjid Baiturrahman Banda Aceh

SatuNusaNews – Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret sejumlah mata anggaran untuk dayah, meunasah serta masjid dalam RABP Aceh 2015.

Dirjen Keuangan Kemendagri beralasan bahwa anggaran untuk dayah, masjid, dan meunasah di Aceh bukanlah kewenangan provinsi. Dirjen Keuangan Kemendagri beranggapan setiap dayah, masjid, dan meunasah merupakan hak kewenangan pemerintah kabupaten/kota  di Aceh, sehingga tidak dibenarkan untuk dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Zaenal Abidin, politisi PKS yang kini duduk di Komisi 6 DPR Aceh menyayangkan ketidaksetujuan pemerintah pusat atas anggaran tersebut dimasukkan dalam RAPB Aceh 2015. “Kalau memang benar dicoret, kita sangat menyayangkan sikap Kemendagri tersebut,” ujarnya melalui pesan BBM kepada SatuNusaNews.

“Seharusnya Kemendagri lebih paham tentang keadaan Aceh, terlebih Aceh merupakan provinsi yang diberikan otonomi dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Hal ini sangat kontradiksi dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh,” lanjut politisi muda mantan aktifis mahasiswa Unsyah ini. Pria yang sebelumnya malang-melintang sebagai anggota DPR Kabupaten Aceh Barat ini tau persis betapa sangat banyak kabupaten dan kota yang miskin di Aceh.

Baca Juga  Dua Anggota Kodim di Aceh Utara Dibunuh Kelompok Tak Dikenal

Jika dibebani dengan anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan dayah, meunasah, dan masjid yang sangat banyak itu tentu sangat tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan karena anggaran APBD Kabupaten dan Kota yang terbatas. Terlebih di Aceh sering terjadi bencana alam terutama gempa bumi, banjir, dan tanah longsor yang sangat menyita banyak uang dalam kas Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Aceh.

“Kita berharap Kemendagri bisa memahami kondisi Aceh sehingga bantuan untuk meunasah, dayah, dan masjid tidak seharusnya dicoret. Jangan sampai terkesan Mendagri tidak mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang sudah jelas ada payung hukumnya,” tutup Zaenal.

Facebook Comments
Authors
Tags ,

Related posts

Tinggalkan Balasan

Top