IMB Citra land Dipertanyakan

 

citraland-cirebon-e1421164079529CIREBON – Entah sudah berapa kali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon melakukan buka tutup segel pada pelaksanaan pembangunan perumahan Citra Land Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon disoal Forum Petani Indonesia.

Sebelumnya, meski belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB), proyek pembangunan perumahan Citra Land tetap berjalan, Satpol PP terkesan tutup mata.

Namun setelah ada aksi dari masyarakat, Satpol PP baru eksen melakukan penyegelan. Seharusnya Satpol PP pro aktif sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) penegak peraturan daerah, kata LSM Agami, Kusmin kepada media ini kemarin.

Apalagi kalau Badan Pelayanan PerijinanTerpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon ketika mengadakan rapat fatwa semua OPD terkait diundang duduk bersama turut serta memberikan saran pendapat terkait akan diterbitkannya perijinan.

Selain itu di setiap kecamatan ada kepanjangan tangan Satpol PP yaitu Kepala Seksi Ketrentaman & Ketertiban yang salah satu tugas & fungsinya memberikan rekomendasi perijinan awal (ijin tetangga), ungkapnya.

Jadi jika Satpol PP sekarang bicara awalnya belum tahu dan baru tahunya setelah mendapat informasi dari masyarakat itu naif sekali. Kalau begitu pemerintah menggaji OPD yang didalamnya ada Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Kasi Ketrentaman & Ketertiban Kecamatan untuk apa kalau kerjanya hanya “tidur,” pungkasnya.

Koordinator aksi Forum Petani Indonesia, Azwar menyatakan seharusnya semua OPD komitmen terhadap titah Bupati Cirebon dalam rangka menuju swasembada pangan. Artinya lahan-lahan produktif jangan dialih fungsi menjadi pembangunan perumahan seperti Citra Land, sebab dampaknya pada masyarakat petani akan kehilangan matapencaharian hingga pada gilirannya kurangan pangan.

Juga seharusnya ada sangsi ketika ada pengembang yang melanggar Perda seperti Citra Land membangun dulu kemudian mengurus perijinan. Selain itu semestinya Pemerintah Daerah membuat payung hukum (Perda) terkait pemetahaan lahan produktif , sudah ada peraturan lebih tinggi yang telah mengatur tentang penerbitan perijinan di lahan pertanian, tegasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Perijinan BPPT, Dede Sudiono, ST, MSi menjelaskan diterbitkannya IMB dasarnya antara lain adanya rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan 11 April 1997 kepada H.Moehamad Tohir selaku Direktur PT.Budi Sari Murni Aji, luas tanah 350.000 M2 terletak di Blok Sigempol, Serut, Cakundu, dan Kwartal Desa Pemengkang.

“ Jadi PT.Budi Sari Murni Aji yang beralamat di Jl.Kembang No.28 Kota Cirebon yang memiliki perjinan yang kemudian melaksanakan proyek pembangunan perumahan yang dinamai Citra Land di Desa Pemengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan IMB baru terbit pada tanggal 9 Januari lalu,” tandasnya.

Sementara Kepala Satpol.PP Kabupaten Cirebon, Drs.Abraham Mohammad, MSi menyatakan persoalan Citra Land ketika dilakukan penyegelan karena belum mengantongi IMB daan pada tanggal 9 Januari 2015 lalu BPPT telah menerbitkan IMB. “Jadi karena perijinannya sudah lengkap, maka berkewajiban membuka segelnya lagi,” paparnya.

Sedang Manajer Operasional Citra Land, Yohanes Sukiman mengungkapkan proyek perumahan Citra Land yang lokasinya di Kota & Kabupaten Cirebon kini sudah dapat beroperasi lagi dan segel yang kemarin dipasang Satpol PP sudah dilepas kembali, karena pihaknya sudah melengkapi semua persyaratan termasuk IMB yang baru dikeluarkan BPPT pada tanggal, 9 Januari 2015 lalu.

Dalam acara pertemuan di ruang asisten pembangunan itu dipimpin Kasatpol PP dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Perijinan BPPT, Dede Sudiono, ST, MSi, Staf Dinas Pertanian, Perkubunan, Perternakan dan Kehutanan, Fery, Staf Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, Tati, Staf Bagian Hukum Setda, perwakilan Citra Land, puluhan anggota Forum Petani Indonesia dan aksi mendapat pengawalan ketat dari jajaran anggota Polres Cirebon.

sumber : IMB cirebon dipertanyakan

Facebook Comments
Authors

Tinggalkan Balasan

Top